Dari seorang kawan, saya catat ada seorang anggota dewan di Kabupaten Bekasi ini yang pernah menyampaikan pendapat yang intinya "Jika tidak bisa membuka lowongan kerja baru, atau menaikkan penghasilan, maka buatlah pengeluaran warga Kabupaten Bekasi ini berkurang". Saya lupa redaksinya seperti apa, tapi itulah intinya.
Membuka peluang kerja baru ini menjadi janji beberapa calon bupati yang bertarung di Kabupaten Bekasi yang menurut Disdukcapil berpenduduk 3.110.529 jiwa ini. Janji ini bukan saja sulit untuk direalisasikan tapi seakan-akan hanya menjadi mimpi di siang bolong jika tanpa perbaikan di sisi Sumber Daya Manusianya dalam menghadapi era persaingan bebas, belum lagi isu Tenaga Kerja Asing ilegal yang banyak disuarakan berbagai pihak.
Dari sisi meningkatkan pendapatan juga memiliki kesulitan sendiri karena selalu diiringi dengan kenaikan harga barang dan jasa setiap kali ada kenaikan gaji dan UMK. Belum lagi biaya hidup di Bekasi yang semakin tinggi dan pengurangan-pengurangan subsidi pemerintah pada kebutuhan dasar seperti pencabutan subsidi listrik secara bertahap pada pelanggan daya 900 volt ampere (VA) per Januari 2017 kemarin. Semoga tahun 2017 ini PDAM belum akan menaikkan tarif airnya. Amiin.
Solusi yang disampaikan di awal tulisan ini sederhana saja: "buatlah pengeluaran warga Kabupaten Bekasi ini berkurang", namun ide sederhana ini tidak sesederhana kedengarannya, bahkan untuk merealisasikan "mengurangi pengeluaran" ini bagi sebagian orang adalah hal yang mustahil.
Saya perhatikan beberapa pengeluaran yang sangat mendesak adalah pengeluaran masyarakat atas "biaya kesehatan". Biaya seberapapun jika keluarga kita jatuh sakit maka akan dikeluarkan. Pengeluaran uang untuk biaya berobat, biaya rumah sakit, ongkos berobat, konsumsi penjaga yang sakit dan segala macam biaya yang tidak kita perhitungkan sebelumnya.
Mengurangi pengeluaran biaya kesehatan ini akan sangat berpengaruh besar bagi masyarakat. Bagi mereka yang belum pernah sakit dan berurusan dengan prosedur layanan kesehatan mungkin tidak akan tahu betapa repotnya mengurus semua ini.
Bukankah saat ini sudah ada BPJS, Jamkesda, JKN, Kartu Indonesia Sehat dan berbagai program kesehatan dari pemerintah? Benar sekali, namun sayangnya tidak semua orang memahami prosedur untuk mendapatkan layanan tersebut.
Tidak semua orang paham, mana biaya perobatan yang dijamin oleh pemerintah dan mana yang tidak, sehingga sekalipun ada jaminan namun tetap ada layanan yang tetap harus dibayar.
Bagaimana masyarakat awam memahami fakta adanya orang sakit yang ditolak di rumah sakit?. Bagaimana masyarakat tahu bagaimana mendapatkan layanan antar jemput pasien, mobil ambulan dan mobil jenazah gratis dari berbagai organisasi yang ada dan lainnya. Benar semua bisa dinikmati seluruh warga, namun apakah semua warga tahu bagaimana proses mendapatkan semua layanan itu?
Demi menjawab petanyaan-pertanyaan itulah relawan kesehatan menjadi urgent, saya baru tahu 2 organisasi relawan kesehatan di Bekasi, Cahaya Foundation dan Jamkeswatch. Padahal saya yakin banyak organisasi sejenis di Bekasi Raya ini. Mungkin nanti saya cari tahu lebih dalam mengenai relawan kesehatan yang sangat diperlukan oleh warga masyarakat ini.
#NulisRandom2017 ke-12
Bahan bacaan:
http://www.bpjs-kis.info/2016/10/mengenal-relawan-jamkeswatch-sedikit.html
http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/10/04/disdukcapil-kabupaten-bekasi-kekurangan-60-000-blanko-e-ktp/
http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/12/28/30-bidan-di-kabupaten-bekasi-ini-tolak-penawaran-dari-pemerintah/