Dumelan Skeptis


"Selamat siang pak, kami mau mengkonfirmasi, katanya ada peraturan baru tentang distribusi udang dari luar negeri yah?", terdengar suara seorang dengan nada ragu dari telpon yang diserahkan seorang rekan untuk saya terima, sebenarnya malas juga menerima telpon2 seperti ini setiap jamnya, tetapi biar bagaimana mereka telah membuang2 biaya telpon, setidaknya saya harus melayani mereka dengan baik.
"benar pak, saya juga sudah mengetahuinya dari berbagai media cetak dan internet", jawab saya mencoba mencairkan keraguannya.
"Oh begitu ya pak, apakah kami bisa mendapatkan salinan peraturan tersebut?", lanjutnya.
"bisa saja pak sebuah peraturan seharusnya disebarkan untuk disosialisasikan seluas-luasnya" jawab saya mencoba mengarahkan fokus pembicaraan.
"oh kalo begitu saya akan kesana pak, untuk mengambil salinan peraturan itu, hard copy atau jika ada softcopynya juga gak apa-apa".
"oh maaf pak kami juga belum mendapat tembusan peraturan itu pak, kami juga sudah mencoba memintanya, namun kebetulan hingga saat ini kami belum dapat konfirmasi ulang dari Departemen Perdagangan dan Departemen Kelautan dan Perikanan", jawab saya sejujurnya.
Jam sudah menunjukkan pukul 17.00, ini seharusnya jam pulang kantor. penat seharian melototin komputer, entah telah berapa konsep surat telah diselesaikan hari ini, kemarin, minggu lalu, dst. banyak banget itu surat yah.

berita tempo interaktif <<< ini beritanya.
-------------------------------

hal yang sama terulang saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Perindustrian mengeluarkan keputusan Bersama mengenai tata cara perijinan bahan2 kimia yang dapat merusak lingkungan. peraturan sudah didepan mata, tinggal fotocopy aja kudu ijin bapak"anu", ibu "anu"- lah yg atasannya. wahhh parah banget nih orang, dari planet manakah mereka semua ini???.
------------------------

saya bingung, Mereka yang membuat peraturan teknis seperti itu seharusnya memperhitungkan masa sosialisasi dan bagaimana menyediakan informasi saat masyarakat industri dan pasar membutuhkan, dijaman sekarang ini, seharusnya semua departemen memiliki websites yang memudahkan siapa saja untuk mengakses peraturan yang mereka buat. www.djdaglu.go.id sudah 5 bulan ini tidak bisa diakses, Buka situsnya Departemen Kelautan dan perikanan. hanya milik departemen perindustrian dan departemen keuangan saja yang benar2 uptodate dari segi kontent berita dan peraturan. bagaimana departemen dodol gaptek itu bisa mensosialisasikan sebuah peraturan dengan cepat dan tepat. apakah masyarakat harus datang kedepartemen masing2 untuk mengambil sebuah peraturan yang mereka telah tetapkan. katakan saja saya membutuhkan peraturan tahun sekian, dan tahun sekian kepada siapa saya memintanya, apakah saya harus ke jalan Ridwan Rais hanya demi seonggok kertas yang akan menyita waktu dan biaya, belum lagi akan bertemu dengan orang-orang yang dengan seenaknya menjawab "oh kalo masalah impor silahkan kelantai "sekian", itu urusan Direktorat Jenderal "anu", setelah sampai sana, saya akan mendapat jawaban "Oh ini urusan direktorat "anu" di gedung "anu" lantai "sekian". jika saja mereka tahu, saya telah berkeringat naik motor dari priok ke sini, membelah kemacetan dan dijilati terik matahari(ceiileehhh). jika saja nenek moyang saya pejabat, saya akan pergi ke seattle sama damage bikin grup band grunge wkkkkk (asli gak nyambung)

-------------------------

grupnya Ochepp yang dilapangan teriak2, "woi lo ngurus ijin aja lama banget sihh?, tingal telpon kanan-kiri aja lemot loh?", contoh kasus ada perusahaan cat terkemuka dikawasan industri jababeka bekasi ingin mengimpor acetone (bahan pencampur cat, kadang digunakan pula untuk kosmetik dan farmasi) anda akan dibuat bingung dengan peraturan yang ada,
pertama, aceton termasuk pula dalam list prekursor narkotika yang harus ada ijin dari badan pom dengan rekomendasi dari BNN, bareskrim POLRI, ijin impor dari departemen perdagangan sesuai dengan UU Narkotika. departemen perindustrian rupanya mengatur pula komoditi acetone ini jika digunakan untuk keperluan industri (pabrik cat termasuk dalam kategori ini). ketiga departemen kesehatan megelurkan peraturan pula terkait acetone untuk keperluan kesehatan, obat2an atau industri farmasi. hasilnya bukannya pengawasan yg lebih ketat tapi justru kesemrawutan karena masing2 ingin memiliki kewenangan dalam memberikan ijin, justru membuat situasi dilapangan sangat kacau. masih hangat di DPR mengenai amandemen UU Narkotika, terdapat tarik menarik kepentingan antara Departemen Kesehatan, Badan POM dan BNN, kita tunggu saja hasilnya tahun ini (kalau jadi??).
--------------------------------

bootom linenya kata bule mabok, jika hal seperti ini masih terjadi juga hingga tahun 2008 dimana Indonesia akan menerapkan Nasional Single Window, mari kita selaku market force tidur saja, kenapa?, karena system computerize khususnya mengenai konfirmasi perijinan akan macet, terlalu banyak "query" yang sejenis dan saling tumpang tindih.
-----------------------------------------

Klik untuk komentar